Mengenal Hak Guna Usaha dan Konsekuensi Bagi Pemegangnya

Mengenal Hak Guna Usaha

Perkebunan karet adalah salah satu jenis pemanfaatan Hak Guna Usaha yang sering diajukan kepada negara di Indonesia

Pada debat calon presiden beberapa waktu lalu, mengemuka sebuah kosakata Hak Guna Usaha yang ikut pula diperdebatkan oleh salah satu kandidat terpilih. Lantas apa sebenarnya pengertian dari istilah tersebut? Dan apa saja pula penjabaran yang bisa kita peroleh dari sudut pandang hukum terkait dengan hak serta kewajiban seorang pemegang HGU tersebut?

Definisi Hak Guna Usaha

Berdasarkan pengertian yang dituliskan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau kadang disebut pula dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, nomor 5 tahun 1960. HGU atau Hak Guna Usah adalah; hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, perkebunan, atau pun peternakan.

Dari pengertian ini kita dapat mengambil kesimpulan awal bahwa HGU merupakan semacam hak yang diberikan oleh negara kepada perseorangan atau badan untuk melakukan pengelolaan atas tanah dalam masa waktu tertentu. Hak ini dimungkinkan hanya untuk usaha yang berkaitan dengan mengambil manfaat tanah secara tradisional seperti perkebunan, peternakan, ataupun pertanian.

Berdasarkan pengertian ini pula, HGU tidak dapat diberlakukan untuk kepentingan yang sifatnya mengubah fungsi tanah secara permanen. Ini seperti menggunakan tanah yang diperoleh melalui HGU untuk kepentingan pembangunan properti, pabrik, ataupun pertambangan terbuka. HGU hanya dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan yang sifatnya adalah pemanfaatan dasar dari fungi tanah itu sendiri.

Hak serta kewajiban bagi pemilik HGU

Sebagai transfer hak pengelolaan atas tanah, tentu saja terdapat konsekuensi di dalamnya yang terdiri dari hak dan kewajiban pemegang Hak Guna Usaha atau HGU. Beberapa hak yang secara riil dapat diambil dan digunakan oleh seorang pemegang HGU antara lain sebagai berikut;

  • Menggunakan tanah yang diberikan penguasaannya oleh negara untuk kepentingan usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan.
  • Menggunakan segala sumber daya yang terdapat pada tanah yang ia kuasai untuk mendukung usahanya.
  • Meggunakan sumber air, ataupun sumber daya-sumber daya lainnya di atas tanah yang ia kuasai dalam upaya meningkatkan maksimal pemanfaatan HGU yang ia miliki.

Mengenal Hak Guna Usaha

Pemberian HGU memungkinkan pemegangnya untuk mengambil manfaat atas sumber air yang ada di atas tanah tersebut.

Baca Juga : Jarang Orang Paham, Ternyata Inilah Perbedaan UKM dan UMKM

Di samping beberapa hak yang diberikan oleh negara untuk para pemegang HGU, terdapat pula beberapa aturan pokok mengenai kewajiban mereka. Dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh para pemegang Hak Guna Usaha antara lain adalah:

  • Membayar pajak berupa uang pemasukan dari hasil pengelolaan tanah kepada negara.
  • Melaksanakan usaha sesuai peruntukan yang telah disepakati oleh negara sebelumnya. Ini menjadikan kewajiban pemegang HGU untuk melaksakan usaha pertanian, perkebunan, peternakan atau perikanan sesuai dengan keputusan pemberian HGU atas dirinya.
  • Melaporkan aktivitas penggunaan tanah yang dikuasai kepada negara setiap akhir tahun sebagai bentuk konsekuensi pertanggungjawaban.
  • Memelihara tanah yang dikuasai terkait dengan kesuburannya, sumber daya yang ada di atasnya, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan.
  • Memelihara dan membangun prasarana lingkungan atas tanah yang dimilikinya dan juga di sekitarnya.
  • Mendayagunakan tanah yang dikuasai semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan dan aturan teknis pemanfaatannya.
  • Menyerahkan tanah yang dikuasai berdasarkan HGU kepada negara kembali setelah masa berlakunya HGU selesai atau ada keputusan yang berkenaan dengan hal itu.
  • Menyerahkan sertifikat HGU yang telah hapus atau berakhir masa berlakunya kepada negara atau kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang menjadi konsekuensi setiap pemegang Hak Guna Usaha atau HGU seperti yang telah diuraikan di atas, maka masyarakat yang ingin mengajukan penguasaan mereka atas tanah negara dapat mempertimbangkan kembali keputusannya. Karena selain ada manfaat yang menjadi hak dan dapat mereka ambil, konsekuensi ini juga menuntut tanggung jawab untuk diemban secara konsisten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*